HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Berita / Pengumuman Terkini

Blog PN Kutai Barat

Di halaman ini merupakan berita, pengumuman, relaas serta kegiatan terbaru seputar Pengadilan Negeri Kutai Barat

MOTTO PN KUTAI BARAT: " Dengan kerja keras dan kerja sama kita pasti BISA !" ------> B : Berintegritas I : Inovasi S : Semangat A : Akurat

Briefing Pembinaan 9 Oktober 2017

on Senin, 09 Oktober 2017. Posted in Berita/Pengumuman Terkini

Briefing Pembinaan 9 Oktober 2017

Sendawar,

Terkait dengan maraknya kasus Operasi Tangkap Tangan atau yang sering disebut dengan OTT, yang terjadi diwilayah Peradilan, maka atas arahan dari Bapak Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI yang kemudian diteruskan oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui pesan WhatsApp, agar Ketua Pengadilan Negeri  untuk melakukan  Briefing Pembinaan kepada semua Hakim dan Pegawai yang berada di wilayah peradilan. Maka atas arahan tersebut, Senin 09 Oktober 2017 Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II Bapak Suwandi,S.H.,M.H mengadakan Briefing Pembinaan kepada seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda, Kasubbag, ASN, Tenaga Honorer dan Tenaga Kerja Kontrak  yang ada dikantor Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II. Dalam Briefing  yang dilakukan setelah melaksanakan Apel Pagi tersebut Bapak Suwandi,S.H.,M.H mengingatkan kepada seluruh Pegawai untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum seperti menerima hadiah atau janji ( Gratifikasi) baik yang dilakukan oleh Hakim maupun PNS/ASN/Aparatur Pengadilan yang diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan 12 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelanggaran terhadap aturan tersebut bukan hanya berakibat pada sanksi ringan berupa teguran lisan atau tertulis, tetapi sampai pada proses pemecatan dan yang lebih berat adalah sanksi pidana, karena menerima hadiah atau janji  tersebut adalah merupakan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman paling singkat 1 (satu) tahun sampai dengan hukuman seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak 1 (satu) milyar rupiah.

Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II juga mengajak seluruh Aparatur Pengadilan untuk menjauhi dan menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang, dan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan institusi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya agar Visi Mahkamah Agung menuju Badan Peradilan Yang Agung dapat segera terwujud.

Putusan Terbaru