HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Berita / Pengumuman Terkini

Blog PN Kutai Barat

Di halaman ini merupakan berita, pengumuman, relaas serta kegiatan terbaru seputar Pengadilan Negeri Kutai Barat

MOTTO PN KUTAI BARAT: " Dengan kerja keras dan kerja sama kita pasti BISA !" ------> B : Berintegritas I : Inovasi S : Semangat A : Akurat

Rapat Evaluasi Bulanan, 5 Maret 2019

on Rabu, 06 Maret 2019. Posted in Berita/Pengumuman Terkini

Rapat Evaluasi Bulanan, 5 Maret 2019

Sendawar, Selasa 5 Maret 2019.

Bertempat di ruang Aula Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II dilaksanakan Rapat  Bulanan / Evaluasi Kinerja Bulan Februari 2019. Rapat dipimpin oleh Bapak Suwandi, S.H.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II dengan didampingi oleh Bapak Eko Setiawan,S.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II dan Bapak Alfan Mufrody, S.H. selaku Panitera Pengadilan Kutai Barat Kelas II serta dihadiri oleh Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, seluruh karyawan/ti Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II dan Tenaga Honorer Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II.

Rapat dibuka dengan hasil pengamatan dari Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II Bapak Suwandi, S.H.,M.H yang mana melihat laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas, menilai bahwa setiap bidang baik dari kepaniteraan maupun kesekretariatan sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, walaupun begitu Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II memberikan kesempatan kepada para Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian untuk menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kinerja didalam ruangan yang dipimpinnya selama bulan yang telah berjalan dan tindak lanjut atas hasil rapat evaluasi bulan sebelumnya.

Penyampaian laporan bulanan diawali dari bidang kepaniteraan dan ditutup oleh bidang kesekretariatan. Dibidang kepaniteraan, Ketua Pengadilan Negeri mengingatkan kembali terkait dengan selisih panjar biaya perkara dalam jurnal keuangan perkara perdata agar kepaniteraan perdata bersama dengan panitera segera menyelesaikan dan menelusuri sisa uang perkara pihak ketiga. Dan untuk keperluan itu, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan kepada panitera untuk membentuk tim agar dapat mencari selisih biaya perkara yang dikoordinir oleh hakim pengawas. Apabila setelah dilakukan penelusuran terhadap uang pihak ketiga tersebut ternyata tidak ditemukan kesesuaian dengan buku jurnal keuangan perkara perdata, maka diminta untuk membuat berita acara dan meminta petunjuk kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung mengenai hal tersebut.  Selanjutnya terkait dengan perkara tilang yang sudah diputus untuk diarsipkan yang masih menjadi tunggakan di MIS agar segera ditindaklanjuti begitupun dengan relaas panggilan yang belum diinput kedalam SIPP supaya segera diinputkan. Untuk perkara tilang yang dilimpah 2(dua) hari sebelum pelaksanaan sidang, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan agar segera dilakukan telaah  dan dikembalikan jika terdapat kekeliruan pada salah satu berkas tilang. Setelah itu hakim pengawas pidana menambahkan terkait dengan penetapan perpanjangan penahanan 30 hari masih ditemukan kekeliruan oleh karena itu, diminta kepada panitera pengganti agar mengecek terlebih dahulu dokumen perpanjangan penahanan dalam berkas perkara  sebelum mengambil dari template SIPP untuk dicetak.

Beralih ke bidang kesekretariatan, Ketua Pengadilan Negeri masih menemukan adanya surat yang bersifat rahasia telah dibuka oleh PTSP, seharusnya surat yang bersifat rahasia tidak boleh dibuka oleh siapapun kecuali kepada pihak yang ditujukan didalam surat itu. Setelah itu boleh diturunkan kebawah jika menurut Ketua Pengadilan Negeri surat itu layak dipublikasi. Hal ini dimaksudkan agar kerahasiaan surat tidak terpublikasi sebelum waktunya. Kemudian terkait dengan DBR yang belum terselesaikan, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan kepada sub bagian umum dan keuangan agar segera diselesaikan. Setelah itu terkait dengan salah satu tenaga honorer yang tidak sanggup membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, maka diterbitkan surat pemberhentian dengan hormat kepada salah satu tenaga honorer tanggal 4 Maret 2019. Menindaklanjuti pemberhentian tersebut, Ketua Pengadilan Negeri meminta plh sekretaris agar segera membuat pengumuman penerimaan tenaga honorer untuk penerimaan security dan dipublikasikan ke dalam website. Ketua Pengadilan Negeri juga mengingatkan kepada tenaga honorer untuk melakukan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya kepala sub bagian umum dan keuangan juga diminta untuk membuat serah terima petugas piket siang dan petugas piket malam. Kemudian terkait dengan cuti diingatkan kembali untuk mengajukan cuti minimal 7 hari sebelum hari cuti.

Setelah penyampaian laporan bulanan berkahir, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan  keputusan Ketua Pengadilan Negeri terkait dengan rencana roling ruangan yang akan dilaksanakan tanggal 15 Maret 2019. Sebelum rapat ditutup Ketua Pengadilan Negeri memberi kesempatan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat dan Panitera untuk menyampaikan dan menambahkan arahan. Adapun hal yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri yaitu terkait evidence rencana kerja zona integritas bahwa dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi belum ada tindaklanjut, selain itu terkait budaya kerja diminta untuk dilengkapi di area 1 (manjemen perubahan) berupa kelengkapan bukti.

Rapat ditutup dengan himbauan dari Ketua Pengadilan Kepada seluruh Hakim, Aparatur Sipil Negara serta Honorer Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II agar dapat menjaga semangatnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan.

Putusan Terbaru

Pengumpan tidak ditetapkan