HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Berita / Pengumuman Terkini

Blog PN Kutai Barat

Di halaman ini merupakan berita, pengumuman, relaas serta kegiatan terbaru seputar Pengadilan Negeri Kutai Barat

MOTTO PN KUTAI BARAT: " Dengan kerja keras dan kerja sama kita pasti BISA !" ------> B : Berintegritas I : Inovasi S : Semangat A : Akurat

Rapat Evaluasi Bulan April 2019

on Jumat, 12 April 2019. Posted in Berita/Pengumuman Terkini

Rapat Evaluasi Bulan April 2019

Sendawar, Selasa 09 April 2019.

          Bertempat di ruang Aula Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II dilaksanakan Rapat Bulanan/Evaluasi Kinerja Bulan Maret 2019. Rapat dipimpin oleh Bapak Suwandi, S.H., M.H. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, Bapak Eko Setiawan, S.H wakil ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, Bapak Alfan Mufrody, S.H Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II dan Bapak Sarwono, S.H Sekretaris Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II serta dihadiri oleh Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, seluruh karyawan/ti dan Tenaga Honorer Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II.

          Rapat dibuka dengan Penyampaian dari Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II Bapak Suwandi, S.H., M.H menyampaikan hasil dari pembinaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, disampaikan bahwa terkait soal Kinerja Pengadilan dibawah Mahkamah Agung selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Ketua Pengadilan Tinggi juga berharap e-court bisa digalakkan ke masyarakat luas sehingga penggunaan e-court bisa maksimal.

          Penyampaian laporan bulanan diawali dari bidang kesekretariatan dan ditutup oleh bidang kepanaiteraan. Dibidang kesekretariatan, Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II menginginkan terjadinya patuh administrasi seperti dalam hal penanggalan dan penandatanganan dokumen. Ketua Pengadilan ingin supaya koordinasi di Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II  ini bisa terjadi dengan baik dengan mencontohkan bila ada orang yang memiliki pengetahuan yang luas untuk tidak segan membagi wawasan nya dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan tersebut. Ketua Pengadilan juga menghimbau supaya LLK bisa dibuatkan format yang sama dan diisikan perincian yang lebih detail lagi sehingga bisa diketahui performa dengan lebih baik lagi. Kemudian untuk kebersihan dan kerapihan kantor agar lebih ditingkatkan lagi. Ketua Pengadilan Negeri juga mengingatkan bagian umum untuk menyelesaikan Daftar Barang Ruangan (DBR), serta menyelesaikan apa yang diminta oleh Hakim Pengawas. Memperhatikan penyerapan anggaran supaya bisa terserap dengan baik. Disarankan juga untuk melengkapi sarana dan prasarana rumah dinas supaya dibelikan 6 (enam) unit APAR. Untuk PTIP, Ketua Pengadilan Negeri ingin supaya petugas PTSP dapat memaksimalkan dalam melakukan survei Kepuasan Pelayanan harian dengan cara selalu menyampaikan nya pada setiap pengunjung pengadilan. Untuk kepegawaian, Ketua Pengadilan Negeri ingin setiap pegawai yang meminta izin agar melapor pada saat keluar dan masuk sehingga tertib administrasi. Untuk LLKH juga supaya bisa dipertahankan untuk ketertibannya. Diperintahkan Kasub Bag. Kepegawaian supaya membuat surat keputusan terkait dengan tim survey kepuasan terhadap masyarakat.

          Beralih ke bidang kepaniteraan, Ketua Pengadilan Negeri meminta supaya Panitera Pengganti selalu mengecek hasil dari Berita Acara Calon Panitera Pengganti yang magang, dan untuk Calon Panitera Pengganti yang sudah pernah magang dan ingin magang lagi diwajibkan untuk melapor ke KASUBAG Kepegawaian. Dibidang Kepaniteraan, Ketua Pengadilan Negeri mengingatkan bahwa monitoring Implementasi SIPP (MIS) sudah ada update terbaru dimana Berita Acara dimunculkan sehingga Berita Acara harus bisa selesai sebelum Persidangan berikutnya. Untuk Kepaniteraan Perdata, Ketua Pengadilan Negeri mengingatkan agar selisih saldo terkait keuangan perkara perdata segera diselesaikan, bilamana tidak ditemukan maka segera dibuatkan surat pernyataan. Kemudian terkait delegasi dari Pengadilan Negeri Bekasi supaya dicek kembali wilayah hukumnya apakah masih di Bekasi atau Cikarang. Untuk penggunaan biaya proses setiap perkara disarankan agar biaya tersebut segera digunakan untuk pembelian ATK perkara dan pemberkasan perkara, sehingga kedepan tidak menjadi bahan temuan pada saat ada pengawasan. Perihal rencana eksekusi lahan dan mobil diminta agar Panitera membuat surat ke Polres guna koordinasi dengan pihak kepolisian supaya eksekusi segera bisa dilaksanakan dengan baik.

          Rapat ditutup dengan wejangan dari Ketua Pengadilan kepada seluruh hakim, Aparatur Sipil Negara serta Honorer Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II perihal 4 pilar pengadilan untuk bisa saling berkoordinasi menjaga harmoni Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II supaya tidak rapuh.

Putusan Terbaru

Pengumpan tidak ditetapkan