HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Berita / Pengumuman Terkini

Blog PN Kutai Barat

Di halaman ini merupakan berita, pengumuman, relaas serta kegiatan terbaru seputar Pengadilan Negeri Kutai Barat

MOTTO PN KUTAI BARAT: " Dengan kerja keras dan kerja sama kita pasti BISA !" ------> B : Berintegritas I : Inovasi S : Semangat A : Akurat

Rapat Pembinaan 12 Maret 2018

on Selasa, 13 Maret 2018. Posted in Berita/Pengumuman Terkini

Rapat Pembinaan 12 Maret 2018

Sendawar, Selasa 12 Maret 2018.  Bertempat di ruang Aula Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II dilaksanakan Rapat  Pembinaan Bulan Maret. Rapat dipimpin oleh Bapak Suwandi, S.H.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II dan dihadiri oleh para hakim, seluruh Aparatur Sipil Negara, Tenaga Honorer Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II dan Tenaga Kerja Kontrak Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Rapat dibuka dan dilanjutkan dengan pembinaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat.  Dalam rapat ini, ketua pengadilan mengutip PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya adalah sebagai salah satu dasar bagi pimpinan pengadilan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan mengingatkan tentang pentingnya menjaga kode etik (perilaku) untuk menghindari, mencegah dan menghentikan  niat atau keinginan untuk melakukan perbuatan menyimpang seperti melakukan perbuatan asusila, perselingkuhan dan KKN yang akhir-akhir ini marak terjadi di lingkungan peradilan yang berdampak pada  rusaknya citra dan wibawa personal maupun kelembagaan yang saat ini sedang diperjuangkan oleh pimpinan MA. Jika ada aparatur pengadilan khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II melakukan tindakan menyimpang tersebut, maka Ketua Pengadilan akan mengambil tindakan tegas dimana jika terdapat Hakim atau ASN yang melakukannya, akan diambil tindakan sesuai dengan PERMA Nomor 8 tahun 2016, kemudian jika yang melakukannya adalah tenaga honor maka akan langsung diambil tindakan tegas dengan SK pemberhentian demikian juga jika yang melakukan adalah TKK maka tanpa peringatan akan langsung dikembalikan ke Pemerintah Daerah. Selanjutnya ketua pengadilan memerintahkan kepada Panitera dan Para Panmud jika terdapat pihak yang meminta salinan putusan/ turunan putusan terkait dengan putusan banding dan kasasi untuk perkara pidana dan perdata maka wajib dicek terlebih dahulu apakah putusan sudah diberitahukan kepada penuntut umum / penasehat hukum dan meminta bukti relas pemberitahuan  putusan sebagai dasar untuk pemberian salinan putusan.

Rapat ditutup dengan himbauan dari ketua pengadilan untuk terus menjaga profesionalisme dalam melaksankan tugas –tugas sesuai dengan SOP dan aturan pedoman lainnya untuk menghindari kesalahan prosedur.

Putusan Terbaru