HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Berita / Pengumuman Terkini

Blog PN Kutai Barat

Di halaman ini merupakan berita, pengumuman, relaas serta kegiatan terbaru seputar Pengadilan Negeri Kutai Barat

MOTTO PN KUTAI BARAT: " Dengan kerja keras dan kerja sama kita pasti BISA !" ------> B : Berintegritas I : Inovasi S : Semangat A : Akurat

Rapat Pembinaan 21 Maret 2019

on Rabu, 27 Maret 2019. Posted in Berita/Pengumuman Terkini

Rapat Pembinaan 21 Maret 2019

Sendawar, 21 Maret 2019

Bertempat di ruang Aula Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II dilaksanakan Rapat  Pembinaan  Bulan Maret 2019. Rapat dimulai seusai dilaksanakan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika kepada seluruh hakim, aparatur sipil negara dan tenaga honorer Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II serta Tes Urine yang diikuti oleh Seluruh Hakim, ASN dan PPNPN Pada Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II oleh Tim Medis RSUD Harapan Insan Sendawar.

Rapat pembinaan dipimpin oleh Bapak Suwandi, S.H.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II dengan didampingi oleh Bapak Eko Setiawan,S.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, Bapak Alfan Mufrody, S.H. selaku Panitera Pengadilan Kutai Barat Kelas II dan Bapak Sarwono, S.H. selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II serta dihadiri oleh Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, seluruh karyawan/ti Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II dan Tenaga Honorer Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II. Dalam rapat pembinaan kali ini, Bapak Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan amanatnya terkait dengan template putusan yang mana meneruskan pesan saat mengikuti diklat tipikor, disebutkan masih terdapat hakim yang belum sepenuhnya mengikuti template putusan yang diamanatkan, padahal pemberlakuan template putusan dan standar penomoran perkara telah diberlakukan sejak tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut Bapak Suwandi, S.H.,M.H. menanggapi bahwa Putusan pada Pengadilan Negeri Kutai Barat sekilas tidak ada masalah hanya masih terdapat tanda baca dan penulisan-penulisan lainnya yang kurang tepat. Sebagai contoh, penulisan kata “PUTUSAN”.  Menurut SK KMA No.44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, penulisan kata putusan harus diberi spasi antar satu huruf dengan huruf lainnya, menjadi “P U T U S A N”. Penulisan titik dua (:) pada kata mengadili, seharusnya ditulis berdekatan dengan kata mengadili tanpa ada spasi. Penulisan tentang duduk perkara, seharusnya tidak perlu digaris bawahi. Penggunaan kata “tertanggal”, seharusnya cukup ditulis “tanggal”  serta masih banyak lagi penggunaan tanda baca dan penulisan yang dinilai kurang tepat sesuai dengan SK KMA No.44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan Negeri Kelas II mengingatkan kembali kepada para Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II supaya dalam membuat putusan tetap memperhatikan format putusan, pertimbangan hukum serta ukuran dan margin penulisan.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri juga mengingatkan bahwa setiap salinan putusan banding perkara pidana, tanpa diminta oleh penuntut umum wajib diberikan saat pemberitahuan putusan. Kemudian terkait dengan perkara narkotika yang jumlahnya sangat tinggi di Kutai Barat yang mana rata-rata dihukum berdasarkan pasal 114 dan pasal 112 padahal barang bukti yang ditemukan hanya nol koma sekian gram, maka Ketua Pengadilan Negeri menghimbau kepada para hakim untuk melakukan rapat secara khusus terkait dengan persoalan hukum dan terkait dengan pemidanaan. Setelah itu Ketua Pengadilan Negeri juga mengingatkan kepada Jurusita Pengganti, sebelum melakukan pemberitahuan putusan banding agar menggandakan/fotocopy salinan resminya yang mana anggarannya diambil dari DIPA Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II. Setelah itu baru jurusita pengganti berangkat untuk menjalankan pemberitahuan putusan.

Rapat ditutup dengan arahan dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II dengan membacakan pesan WhatsApp dari Direjen Badilum yang mana mengingatkan kepada seluruh pejabat dan staf pengadilan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang pada akhirnya akan merugikan dan merusak nama baik pengadilan.

Putusan Terbaru

Pengumpan tidak ditetapkan