HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Berita / Pengumuman Terkini

Blog PN Kutai Barat

Di halaman ini merupakan berita, pengumuman, relaas serta kegiatan terbaru seputar Pengadilan Negeri Kutai Barat

MOTTO PN KUTAI BARAT: " Dengan kerja keras dan kerja sama kita pasti BISA !" ------> B : Berintegritas I : Inovasi S : Semangat A : Akurat

Rapat Pembinaan 23 April 2019

on Selasa, 30 April 2019. Posted in Berita/Pengumuman Terkini

Rapat Pembinaan 23 April 2019

Sendawar, Senin 23 April 2019.

          Bertempat di ruang Aula Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II dilaksanakan Rapat Pembinaan Bulan April 2019. Rapat dipimpin oleh Bapak Suwandi, S.H., M.H. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, Bapak Eko Setiawan, S.H wakil ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, Bapak Alfan Mufrody, S.H Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II dan Bapak Sarwono, S.H Sekretaris Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II serta dihadiri oleh Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, seluruh karyawan/ti dan Tenaga Honorer Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II.

          Rapat dibuka dengan Apresiasi dari Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II Bapak Suwandi, S.H., M.H mengenai peringkat dari Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II dimana untuk peringkat di Kalimantan Timur berada di peringkat 4. Meskipun begitu diharapkan para ASN di Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II untuk tidak berbangga diri terlebih dahulu, karena masih banyak hal yang bisa ditingkat seperti perlu digalakan nya penyelesaian Berita Acara (BA) sidang yang lebih cepat dan teliti lagi serta dilampirkan menggunakan e-doc. Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II mengingatkan Panitera selalu melakukan pengecekan MIS dan tegas memberikan teguran apabila ada ASN dibawah panitera yang terlambat melakukan upload dokumen. Diberitakan bahwa per 2 Mei 2019 terdapat perubahan jam operasional di Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yaitu pada hari Jumat, Jam Masuk adalah 07.30 WITA istirahat jam 11.30 WITA-13.00 WITA dan Pulang pada 16.30 WITA.

          Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II mengingatkan kembali bahwa per 1 Agustus 2018 Pengadilan Negeri sudah tidak lagi menerima pendaftaran Persekutuan Komaditer, Persekutuan Firma dan persekutuan perdata berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018. Dimana hal ini sejalan dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

          Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II mengingatkan kepada Panitera dan Sekretaris supaya Analisa perhitungan kebutuhan jabatan fungsional berupa peta jabatan, analisis jabatan, dan Analisa beban kerja supaya tetap dirampungkan dalam

waktu secepatnya meskipun batas wakktu penyelesaian telah terlewati di 15 April 2019. Menyingkapi terbitnya Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1163/DJU/SK/KP02.1/4/2019 tanggal 18 April 2019 tentang perubahan perubahan SK Dirjen Badilum Nomor 1467a/DJU/SK/KPP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model pada Tingkat Pengadilan Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dimana terdapat ubahan pada penilaian role model dan agen perubahan yang akan berakhir pada Juni 2019. Dikarenakan penilaian role model serta agen perubahan melalui 3 tahapan yang makan waktu cukup Panjang maka tiap unit/Panmud dan kasub.bag untuk melakukan penjaringan awal dan melapor kepada TIM RB untuk dilakukan assessment oleh tim RB dan Penetapan formal oleh KPN di bulan Juni 2019.

          Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II menekankan pentingnya pemahaman mengenai 4 (empat) pilar (unsur pimpinan pengadilan) mengenai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Pimpinan Pengadilan secara berjenjang memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan secara terus menerus serta memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas sehingga mampu mengarahkan bawahan.

          Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II telah terakreditasi dengan nilai 715 Akreditasi A Excellent pada 29 November 2017 dan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II ingin supaya semua ASN di Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II menjaga Akreditasi tersebut untuk tidak turun. Sebab diantara bulan Oktober – November 2019 akan dilksanakan audit eksternal APM Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sehingga peningkatan performa, kinerja dan layanan perlu dilaksanakan.

          Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II menyerukan pemaksimalan layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan menghimbau para panmud dan kasub.bag untuk senantiasa mengawasi, mengarahkan dan memberikan bimbingan sebab PTSP dibuat untuk memaksimalkan pelayanan dan mencegah KKN. Oleh karena semua perangkat yang menunjang kinerja PTSP seperti server, hardware dan software lainnya untuk selalu dijaga sehingga tidak terjadi kerusakan yang menghambat kerjaan.

          Dalam Rangka Pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dimana pada bulan Maret 2019 Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II ikut diusulkan agar kemudian ditetapkan sebagai pengadilan yang telah bebas dari korupsi  dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Segenap ASN di Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II menjaga momentum baik ini dengan tidak melakukan praktek pungli dan suap.

          Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat mengingatkan kepada semua hakim termasuk Ketua dan Wakil bahwa dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomo 7 Tahun 2016 pasal 1 angka 1 yang membahas tentang displin jam kerja. Dimana Disiplin jam kerja wajib untuk ditegakkan dengan penuh tanggung jawab, dimana hal tersebut bisa menjadi contoh yang baik bagi semua ASN dibawah lingkungan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II. Untuk setiap aparatur pengadilan dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi dan selalu berkomitmen untuk menjaga integritas masing-masing, sehingga rasa saling percaya bisa tumbuh sebab para bawahan menginginkan atasan yang bisa menjamin bahwa mereka bisa dipercaya dan memperhatikan kepentingan setiap anggota tim dan pemimpin menginginkan bawahan mampu dipercaya untuk melaksanakan tugas-tugas nya.

          Rapat ditutup dengan wejangan dari Ketua Pengadilan kepada seluruh hakim, Aparatur Sipil Negara serta Honorer Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II untuk selalu menambah ilmu pengetahuan baik itu belajar sendiri maupun membentuk kelompok diskusi agar kinerja semua pegawai bisa lebih professional dan akhirnya mampu memberikan konstribusi positif kepada Lembaga MA secara umum dan khusunya Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II

Putusan Terbaru

Pengumpan tidak ditetapkan