HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Tugas Pokok & Fungsi

warp

Tupoksi

Di halaman ini dijelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi dari unsur pimpinan dan komponen pengadilan                                                                                                

MOTTO PN KUTAI BARAT: " Dengan kerja keras dan kerja sama kita pasti BISA !" ------> B : Berintegritas I : Inovasi S : Semangat A : Akurat

Ketua
1.   Bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan.
2.   Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II.
3.     Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik.
4.     Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan.
5.     Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin.
6.     Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurang sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
7.     Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting.
8.     Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9.     Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai.
10.  Melakukan pengawasan intern dan extern, yaitu pengawasan terhadap  pejabat peradilan, keuangan dan material, serta pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
11.  Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi unit hukum tertentu.       
12.  Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.
13.  Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung.
14.  Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada  asasnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.
15.  Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.
16.  Melakukan pembinaan terhadap organisasi Dharma Yuktikarini, Ikahi, Ipaspi.
17.  Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.
18. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya bila dipandang perlu.

Wakil Ketua

1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Mewakili Ketua bila berhalangan.
3. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.

4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

 

Hakim

1.  Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2.
   Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata, pidana, dan bagian Kesekretariatan serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.
3.  Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung

4. Menerima, Memeriksa dan memutus perkara pidana/ perdata
5
. Menetapkan hari sidang
6
. Menetapkan Sita Jaminan.
7
. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran Berita Acara Persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.
8
. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
9
.Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk diucapkan.
10
. Menanda tangani putusan.
11. Menginput aplikasi SIPP sesuai dengan kewenangannya dalam aplikasi

 

Panitera

1. Membantu pimpinan membuat program kerja, baik program jangka pendek maupun jangka panjang, terkait pelaksanaan dan pengorganisasiannya.

2.Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan.

3.Menyelenggarakan administrasi perkara secara cermat mengenai jalannya perkara

4.Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ke tiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

5. Membuat akta, salinan putusan dan salinan penetapan.

6.Menerima dan mengirimkan berkas perkara.

7. Melakukan monitoring implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

8.   Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dan atas perintah Ketua Pengadilan.

9. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan

 

 

Sekretaris

 1. Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri.
2.
Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
3. 
Melaksanakan urusan kepegawaian
4. Melaksanakan urusan keuangan
5. Melaksanakan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
6. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistik
7.
Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;
8. Menyiapkan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri

 

 

Panitera Muda Perdata

      1. Menerima Surat Permohonan, Gugatan, Banding, Kasasi, PK, Somasi, Consignatie, Verzet, Deden Verzet dan Eksekusi;
2. Memberi Nomor Urut perkara berdasarkan SKUM/Slip dari Bank serta membubuhkan tanda tangan diterimanya perkara di Kepaniteraan;
3. Mencatat dan memberi kode perkara perlawanan, Putusan Verstek tidak diberi nomor urut baru, sedangkan Verzet (Denden Verzet) diberi nomor urut baru sesuai dengan SKUM/Slip dari Bank;
4. Menentukan besarnya Panjar perkara sesuai dengan jumlah pihak yang berperkara berdasarkan Peraturan yang ada, demi terselenggaranya penyelesaian perkara dengan lancar berdasarkan SKUM;
5.
Menyerahkan Salinan Permohonan, Gugatan, Somasi, Consignatie dan Eksekusi kepada Pihak Pemohon atau Penggugat setelah perkaranya didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II;
6. Mengkoordinasi pemasukan data perkara secara lengkap, benar dan tepat waktu kedalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) /CTS (Case Tracking System) yaitu tahap pendaftaran pertama, data keuangan panjar biaya perkara, pemanggilan sidang, mediasi dan minutasi;
7.
Memeriksa minutasi yang dilakukan oleh PP dan apabila sudah benar memasukkan tanggal Minutasi kedalam SIPP;
8.
Memeriksa kebenaran dan ketepatan data dalam SIPP dalam setiap tahapan.

 

Panitera Muda Pidana

 1. Meneliti  pelimpahan perkara  yang diajukan secara Biasa, Singkat, Cepat;
2. Meneliti  dan mengontrol surat-surat masuk ;
3. Menerima permohonan Diversi  untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku  ;
4. Meneliti permohonan Diversi ;
5. Membuat Penetapan Diversi untuk dimintakan tanda tangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II sesuai disposisi/petunjuk Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II ;
6.    
Melaksanakan  perintah   untuk membalas surat sesuai disposisi/petunjuk Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II ;
7.  Melaksanakan perintah untuk membuat surat kepada Instansi Vertikal maupun Instansi lain sesuai petunjuk Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II ;
8.  
Mengontrol  kegiatan Tugas  staf sesuai  fungsi dan tugasnya masing-masing ;
9.  
Mengontrol keberadaan penyimpanan Barang Bukti;
10.  
Menerima berkas Minutasi perkara  dari Panitera Pengganti untuk dimasukkan kedalam SIPP;
11. Menerima pelimpahan perkara  pidana biasa  lengkap dengan surat dakwaan dan surat-surat lain yang berhubungan untuk ditindak lanjuti  sebagaimana ketentuan yang berlaku
;
12.
Menerima pelimpahan perkara pidana anak  lengkap dengan surat dakwaan dan surat-surat lain yang berhubungan untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku  ;
13. 
Merekapitulasi  perkara masuk,perkara putus,minutasi berkas;
14. Mendampingi Hakim Pengawas dan Pengamat  ( Kim Wasmat)  ke Lapas dan membuat laporan setiap 6 bulan    mengenai hasil Wasmat terhadap Napi ;
15.
Menerima Minutasi berkas perkara yang telah Putus dari Panitera Pengganti  dan  mencatat dalam register / CTS ;  

 

Panitera Muda Hukum

1.  Melakukan penelitian terhadap semua laporan Kepaniteraan Muda Hukum ;
2. Melakukan penelitian terhadap semua perkara yang dimasukan dalam arsip ;
3.
  Melakukan Pengawasan terhadap masing-masing petugas dalam menjalankan tugas sehari-hari ;
4.  Memberikan paraf terhadap semua surat-surat yang dikeluarkan dari Bagian Kepaniteraan Muda Hukum ;
5.
  Memberikan Pengarahan, Peringatan, Peringatan lisan/tertulis terhadap petugas yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugasnya ;
6. 
Memberikan Penilaian terhadap petugas dalam menjalankan tugas sehari-hari ;
7.
  Bertanggung jawab atas segala sesuatu barang inventaris, kebersihan, keamanan dalam ruangan Kepaniteraan Muda Hukum ;
8. Penanggung Jawab Meja Informasi

Panitera Pengganti

1.Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan
2. Membantu majelis dalam hal :
a. Membuat Penetapan
penahanan.
b. Membuat berita acara persidangan yang harus  selesai sebelum sidang berikutnya.

3.  Mengetik petikan putusan/penetapan berdasarkan naskah konsep putusan / penetapan Hakim / Ketua  Majelis.
4.Menginput  data perkara ke aplikasi SIPP sesuai kewenangannya dalam aplikasi.
5. Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata / Pidana tentang penundaan hari sidang dan perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.
6. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata / Pidana bila telah diminutasi.

Jurusita/Jurusita Pengganti

1.Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh :
     a. Ketua Pengadilan.
    
b. Ketua Sidang.
     c. Panitera.
2.  Melakukan pemanggilan, Penyampaian pengumuman, teguran, protes-protes.
3.  Memberitahukan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung/Grasi.
4.   Menginput data perkara ke aplikasi SIPP sesuai kewenangannya dalam aplikasi
5. Melakukan penyitaan , membuat Berita acara Penyitaan tersebut.
6. Melakukan eksekusi dan membuat Berita Acara Eksekusi tersebut.
7. Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada yang memberi perintah.

Ka. Sub Bagian Umum dan Keuangan

       1.     Surat keluar / jawaban surat
2.    
Membuat surat perintah membayaran ( SPM )dan surat setoran pajak ( SSP ) untuk ditandatangani oleh pejabat penandatangan surat perintah membayaran ( SPM )
3.    
Penandatangan surat perintah membayar ( SPM ) oleh pejabat penandatangan surat perintah membayar ( SPM )
4.    
Koreksi daftar nominatif oleh bendahara pengeluaran dan Kepala Sub Bagian Keuangan
5.    
Membuat dan mengantar surat perintah membayar (SPM) UP ke KPPN
6.    
Membuat dan mengantar surat perintah membayar ( SPM ) TUP ke KPPN
7.    
Membuat dan mengantar surat perintah membayar ( SPM ) GUP ke KPPN
8.    
Membuat dan mengantar surat perintah membayar ( SPM ) Langsung (LS) ke KPPN apabila ada pembayaran yang tidak perlu melalui bendahara pengeluaran
9.    
Surat Perintah Membayar (SPM ) yang telah disetujui oleh KPPN akan diterbitkan Surat Perintah Pencarian Dana ( SP2D ) tersebut di input ke aplikasi SAKPA
10. 
Merancang usulan kebutuhan masing-masing sesuai kebutuhan
11.   
Membuat daftar absen lembur dan penandatangan oleh penerima / yang diperintah lembur dan disetujui kuasa pengguna anggaran ( KPA )

 

Ka. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

       1.     Mengelola file Hakim dan Pegawai
2.    
Membuat SK Hakim Bidang dan Hakim Pengamat
3.    
Menyusun Daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat
4.    
Mengumpulkan Data pendukung kenaikan pangkat
5.    
Membuat telaah usulan kenaikan pangkat
6.    
Meneliti kelengkapan dan mengetik usulan kenaikan pangkat
7.    
Menyusun Daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik gaji berkala
8.    
Membuatkan Sk kenaikan gaji berkala
9.    
Menginventarisasi dan memeriksa kelengkapan berkas usul mutasi
10. 
Memeriksa berkas usulan pensiun
11. 
Membuat surat pengantar usulan pensiun
12. 
Mengirim Surat usulan pensiun
13. 
Menginventarisasi dan memeriksa kelengkapan berkas usul jabatan
14. 
Membuat berita acara baperjakat usul jabatan
15. 
Membuat Surat Usulan Jabatan
16. 
Mengirim Surat usulan jabatan
17. 
Memeriksa data Hakim dan pegawai yang telah memenuhi masa kerja 10,20 dan 30 tahun
18. 
Membuat Surat usulan tanda penghargaan
19. 
Melakukan Peremajaan dan validasi data dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

 

 

KA. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

1.     Menugaskan Petugas TI untuk melaksanakan perawatan dan pengamanan perangkat TI.
2.    
Melaporkan situasi, kondisi, permasalahan dan alternatif pemecahan masalah SIPP
3.    
Mengambil langkah - langkah pemecahan masalah yang ditemui dalam pengelolaan SIPP
4.    
Mengupdate siklus pelayanan jasa koneksi, hosting dan nama domain, pada penyedia layanan hosting dan domain
5.    
Melaporkan situasi,kondisi, permasalahan dan alternatif pemecahan masalah website kepada Sekretaris
6.    
Memeriksa/mengkoreksi hasil seleksi dan Narasi
7.    
Melaksanakan perawatan dan Permasalahan jaringan internet local dan interlocal dan melaporkan kepada Sekretaris.
8.    
Merangkum usulan kegiatan anggaran yang direncanakan pada tahun berikutnya
9.    
Mengoreksi, memaraf dan Menandatangani usulan kegiatan
10. 
Membuat laporan Tahunan dan Program Kerja
11. 
Membuat dan menyusun LAKIP
12. 
Merangkum usulan kegiatan anggaran yang direncanakan pada tahun berikutnya
13. 
Menginput usulan kegiatan anggaran dalam aplikasi RKA-KL
14. 
Membuat data pendukung usulan kegiatan setelah mendapat Pagu Indikatif
15. 
Memberi nomor dan mengirim usulan kegiatan bersama data dukung
16. 
Membuat penyusunan Konsep Revisi POK dilengkapi dengan ADK aplikasi RKAKL yang telah di rubah sesuai kebutuhan satker
17. 
Penyampaian  ADK Revisi POK DIPA ke Korwil, dan mengupload ke Aplikasi KOMDANAS
18. 
Mencetak Kertas Kerja Satker Hasil Revisi POK  dari Aplikasi RKAKL Satker
19. 
Mengarsipkan hasil Revisi DIPA dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara / Kanwil Dirjen Anggaran
20. 
Menyusun Laporan Tahunan
21. 
Memberi Nomor Surat Pengantar Laporan Tahunan pada agenda surat keluar
22. 
Inventarisasi dokumen pendukung LAKIP
23. 
Menyusun Program Kerja

Putusan Terbaru